Pendahuluan

Pada 17 Agustus 1918 di Yogyakarta berdiri organisasi Kridha Beksa Wirama (KBW). Peristiwa itu menandai awal proses demokratisasi seni pertunjukkan di kraton Jawa. Pendirian KBW sendiri karena permintaan para pemuda/ pelajar yang tergabung dalam Tri Kara Darma (setelah 1918 berubah menjadi Jong Java) kepada Sultan Hamengkubuwana VII agar mereka boleh mempelajari kesenian kraton.

Ini tidak lepas dari suasana masa itu, ketika bibit nasionalisme mulai tumbuh di kalangan bangsa pribumi. Pemerintah kolonial menjalankan Politik Etis (“Etische Politiek”) yang diantaranya membuka kesempatan sedikit lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk menikmati pendidikan modern. Muncul suatu kelompok terpelajar yang sadar dan bangga pada kebudayaan mereka (Furnivall, 1944; Larson, 1990). Di lain pihak, di kalangan orang-orang Belanda penganjur Politik Etis tumbuh minat untuk lebih mengenal dan mempelajari kebudayaan dan seni Jawa.

Hamengkubuwana VII memerintahkan dua tokoh kesenian kraton Yogyakarta, Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tejakusuma untuk menyelenggarakan pendidikan tari dan musik kraton kepada masyarakat luas melalui KBW. Sultan sendiri memberikan dukungan finansial bagi kegiatan-kegiatan KBW. Sejak itu seni pertunjukkan yang semula hanya berkembang di dalam kraton, seperti tari bedhaya, srimpi, wireng dan wayang wong bisa dipelajari dan dinikmati masyarakat di luar kraton. Bahkan di Surakarta wayang wong mengalami komersialisasi dengan munculnya wayang wong panggung (Soedarsono, 1984).

Volkskunstvereeniging  Sobokartti

Menyusul berdirinya KBW di Yogyakarta, di beberapa kota muncul pula organisasi-organisasi sejenis. Di antaranya adalah Volkskunstvereeniging Sobokartti di Semarang yang diprakarsai antara lain Pangeran Prangwadana (Mangkunagara VII), Dr. Radjiman dan Ir. Thomas Karsten. Tanggal pendirian Sobokartti yang pasti tidak diketahui, tapi dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda September 1929 tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sobokartti, disebutkan Sobokartti telah berdiri sejak 9 Desember 1920.

Tujuan pendirian Sobokartti: “De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de inheemsche kunst en de verbreiding der waardering voor deze kunst onder alle bevolkingsgroepen en in het bijzonder de Inlandsche bevolking.” (“Perkumpulan ini bertujuan untuk mempromosikan seni asli dan menyebarkan apresiasi seni ini di antara semua bangsa dan terutama pada masyarakat pribumi.”)(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50).

Kegiatan yang dilakukan antara lain pementasan, kursus, pameran, diskusi dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan itu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan Perkumpulan Sobokartti. Berdirinya Perkumpulan Sobokartti dengan ratusan anggota yang terdiri dari orang Jawa, Belanda dan Tionghoa tidak lepas dari keadaan Kota Semarang ketika itu. Semarang adalah kota pelabuhan yang progresif, dengan kehidupan intelektual yang dinamis dan tempat munculnya gagasan-gagasan dan pemikiran yang maju. Gerakan sosialisme di Hindia Belanda pertama kali muncul di Kota Semarang. Salah satu koran paling progresif dan berpengaruh di Hindia Belanda, De Locomotief, terbit di Semarang. Perencanaan dan pengelolaan kota Semarang (dan khususnya perumahan rakyat) ketika itu juga termasuk yang paling maju di Hindia Belanda (Furnivall, 1944).

Javaansche schouwburg Sobokartti

Pada 1919 Karsten telah membuat model prototipe gedung teater untuk pementasan kesenian Jawa yang telah mengalami proses demokratisasi. Karsten berpendapat bahwa melalui proses yang telah berlangsung sangat lama setting pendhapa tidak bisa dipisahkan dari seni pertunjukan Jawa. Seni pertunjukan Jawa (seperti umumnya seni pertunjukan di Nusantara) tidak mengenal pemisahan yang ketat antara penonton dan pelakon. Selain itu, koregrafi tarian Jawa dirancang untuk dinikmati dari semua penjuru (Brandon,  1967).

Sementara seni pertunjukan Barat justru berusaha menciptakan realitas baru atau dunia lain yang sepenuhnya terpisah dari penonton. Karena itu Karsten berpendapat panggung proscenium yang hanya bisa dinikmati dari satu sisi bukan tempat yang cocok untuk pementasan kesenian Jawa.

Meski demikian, pendhapa konvensional di istana dan rumah para bangsawan juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Kelemahan paling mendasar pendhapa konvensional sebagai suatu teater adalah karena faktor kenyamanan penonton, sama sekali diabaikan. Di mana penonton hendak duduk atau berdiri dan apakah mereka bisa melihat panggung dengan jelas tidak dipikirkan dalam rancangan pendhapa konvensional . Bagi Karsten ini sama sekali tidak bisa diterima justru ketika “kesenjangan sosial di masyarakat harus semakin dihilangkan” (Jessup, 1985).

Prototipe gedung teater Jawa (javaansche schouwburg) atau teater rakyat (volkstheater) ini diharapkan Karsten bisa menjadi acuan mendirikan gedung pertunjukan di berbagai tempat yang sesuai dengan karakter seni pertunjukan Jawa, sekaligus mengkoreksi kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. Sayang bahwa satu-satunya gedung teater seperti yang diimpikan Karsten itu yang sempat dibangun hanyalah Gedung Sobokartti di Semarang (diresmikan 10 Oktober 1931 (Anomim, 1931). Itupun dengan banyak mengalami penyederhanaan karena keterbatasan dana.

Namun, sebenarnya konsep yang mendasari rancangan Gedung Sobokartti ini masih sangat relevan untuk dipertimbangkan pada masa sekarang. Lebih-lebih ketika kita berteriak-teriak tentang perlunya “nguri-uri kabudayan” tapi dalam kenyataannya di Kota Semarang ini tidak ada tempat pementasan yang betul-betul sesuai dengan karakter seni pertunjukan Jawa dan sekaligus demokratis. Satu-satunya adalah Gedung Sobokartti, yang sayangnya saat ini rawan banjir akibat ketidakmampuan pihak-pihak yang berwenang mengatasi kerusakan lingkungan di Kota Semarang .

Tjahjono Rahardjo

Kepustakaan

Anonim (1931) Opening Javaansche Schouwburg Sabakartti, Karrenweg Semarang, 10 Oct ’31, Semarang: The Koei Liem

Brandon, James R. (1967) Theatre in South East Asia. Harvard: Harvard University Press.

Furnivall, J.S. (1944) Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge: At the University Press

Jessup, Helen (1985) “Dutch Architectural Visions of the Indonesian Tradition”, Muqarnas, Vol. 3, (1985), pp. 138-161

Larson, George D.(1990) Menjelang Revolusi: Kraton dan kehidupan politik di Surakarta 1912-1942, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Soedarsono (1984) Wayang Wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50