Dalang, Pengrawit, Pesinden, Tukang Becak Hingga Presiden Boleh Baca Ini

Ki Jlitheng Suparman

(Makalah ini disajikan dalam Sarasehan Dalang Wonogiri di Plaza Gajah Mungkur Ngadirojo, 14 Nopember 2009)

Manusia berkesenian adalah untuk meraih keindahan sebagai wahana memperoleh pencerahan. Dari keindahan itu manusia memperoleh penghayatan tentang kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, dan sebagainya yang kesemuanya itu bermuara kepada kedewasaan, kepekaan, dan kecerdasan jiwani atau batiniah. Maka estetika dan etika merupakan dua aspek yang kuat menandai keberadaan salah satu unsur kebudayaan manusia yang disebut kesenian. Estetika adalah ilmu pengetahuan tentang keindahan, etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perihal kebaikan. Kedua aspek itulah di dalam dunia seni pedalangan yang secara sederhana dikatakan sebagai tontonan dan tuntunan.

Namun sebenarnya istilah tontonan dan tuntunan maknanya tidak sama persis dengan estetika dan etika. Tontonan dan tuntunan adalah sebuah konsep pemikiran yang terjemahannya cenderung mendangkalkan makna estetika dan etika. Tontonan lebih bermakna sebagai hiburan, tuntunan lebih bermakna sebagai pedoman. Hiburan lebih berarti sebagai wahana pencapaian kesenangan, yakni kepuasan atas hasrat inderawi, tidak sampai kepada wilayah jiwani. Sedang tuntunan lebih bermakna sebagai pedoman yang bersifat normatif dan statis. Maka istilah tontonan dan tuntunan bila tidak disikapi secara hati-hati justru akan menjebak pelaku seni pada kegiatan kreatif yang hanya bersentuhan dengan hasrat inderawi dan penyampaian pesan nomatif secara vulgar. Perilaku kreatif yang demikian sulit rasanya melahirkan bentuk kesenian atau seni pertunjukan yang mampu memberikan daya rangsang penghayatan yang bersifat jiwani atau pencerahan. Sebab tontonan hanya memberi kepuasan inderawi dan sesaat; tuntunan cenderung menyampaikan nilai-nilai secara verbal dan vulgar atau menggurui.

Kesenian yang mampu memberi pencerahan adalah kesenian yang tidak menggurui. Penikmat atau penonton dibiarkan menafsir dan menangkap pesan makna sesuai dengan latar dan kemampuan masing-masing. Seseorang yang berlatar profesi sebagai guru dengan seorang petani niscaya akan memiliki tafsir yang berbeda atas pesan makna yang disampaikan oleh sebuah seni pertunjukan. Maka jaman dulu pagelaran wayang kulit selalu ditutup dengan golekan ‘sajian wayang golek’, yang konon artinya penonton diminta mencari sendiri makna cerita yang digelar oleh dalang semalam suntuk. Dari fenomena golekan tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa seni pertunjukan wayang kulit di masa lalu memang tidak menggurui, tetapi menyampaikan pesan melalui struktur lakonnya.

Bagaimana dengan perkembangan kondisi pertunjukan wayang kulit dewasa ini? Mampukah ia memberi pencerahan kepada masyarakat penontonnya?

Kesenjangan Komunikasi

Kemampuan seni pertunjukan wayang (baca: wayang kulit purwa) sebagai media pencerahan dewasa ini agaknya memang perlu dipertanyakan. Keraguan itu bukan tanpa alasan. Betapa saat ini telah terjadi kesenjangan komunikasi antara penonton dan pertunjukan wayang. Artinya bahwa penonton tidak mampu menangkap apalagi mencerna cerita yang dibawakan oleh dalang. Kebanyakan penonton, terutama generasi muda sudah tidak paham terhadap kisah yang dibawakan oleh dalang. Ketidak-pahaman tersebut bukan semata-mata karena faktor bahasa, yang mana masyarakat kita terutama generasi muda makin asing dengan bahasanya sendiri, melainkan juga karena kurangnya bekal pengetahuan tentang latar belakang budaya yang membentuk seni pertunjukan wayang. Kita ketahui bahwa seni pertunjukan wayang dibangun oleh kebudayaan keraton dan sedikit kebudayaan masyarakat bawah agraris. Sementara masyarakat kita telah bergeser ke peradaban modern dan pola kehidupan industrialis. Perubahan kebudayaan yang sedemikian pesat itu membuat generasi muda kita terputus dengan informasi dan pengetahuan tentang kebudayaannya sendiri.

Seni pertunjukan wayang yang lahir dan dibesarkan oleh kebudayaan keraton, sudah barang tentu kesenian ini akan banyak bercerita perihal kehidupan keraton. Tokoh-tokoh ceritanya didominasi oleh kaum elit kerajaan (raja, ksatria, brahmana) dan para dewa. Ungkapan-ungkapan dan bahasanya banyak mengacu yang berkembang di keraton. Demikian pula konflik-konflik dan permasalahan yang diangkat lebih banyak berkutat di wilayah konflik dan permasalahan kaum elit keraton. Sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada kisah yang mengangkat persoalan-persoalan kaum kelas bawah. Dengan kata lain kisah cerita yang disajikan oleh seni pertunjukan wayang adalah potret atau gambaran kehidupan masyarakat kerajaan di masa lalu.

Kini masyarakat kita telah berubah. Bentuk pemerintahan kerajaan bergeser ke bentuk pemerintahan republik. Susunan masyarakat telah berubah, demikian pula cara hidup dan pola berpikir masyarakat sudah berbeda dengan masa lalu. Ketika seni pertunjukan wayang masih bertahan di dunia masa lalu apakah masyarakat sekarang masih bisa mengerti dan menghayati? Kiranya sulit bagi kita untuk memahami apa lagi menghayati sesuatu yang tidak kita mengerti. Dengan demikian jelas bahwa tujuan pencerahan yang diharapkan dari seni pertunjukan wayang nampaknya sulit dicapai.

Revitalisasi Seni Pertunjukan Wayang

Sampai saat ini seni pertunjukan wayang memang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Fakta itu bukan berarti menjadi jaminan bahwa seni pertunjukan wayang akan bertahan selamanya. Kecuali bila secepatnya kita dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, terutama persoalan kesenjangan komunikasi seperti terurai di atas.

Guna menghantar seni pertunjukan wayang agar dapat mengarungi perjalanan sejarah hingga masa depan diperlukan sebuah usaha revitalisasi. Yakni sebuah usaha yang tidak hanya sebatas menjaganya tetap hidup, namun juga bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat yang dimaksud bukan sebatas untuk kepentingan sesaat, semisal kepentingan politik dan propaganda pihak tertentu, melainkan manfaat yang lebih besar lagi yakni membawa pencerahan bagi kehidupan umat manusia. Usaha revitalisasi itu langkah konkritnya seperti apa, kiranya kita semua juga belum tahu pasti. Langkah awal yang terpenting adalah adanya kesadaran dan kemauan untuk secara bersama-sama melakukan proses pembenahan dan perubahan menuju target revitalisasi.

Upaya revitalisasi adalah usaha untuk membuat seni pertunjukan wayang agar hidup dan berdaya guna kembali sesuai dengan fungsi keberadaannya sebagai kesenian. Usaha menuju revitalisasi tersebut pertama-tama harus dipahami tentang hakekat pertunjukan wayang sebagai sebuah kesenian, tentang karakteristik dan perilakunya dalam menjaga keberadaannya. Pemahaman itu dapat kita peroleh dari mempelajari perjalanan sejarahnya.

Seni Pewayangan

Seni pewayangan di kalangan masyarakat umum dipahami sebatas seni pertunjukan wayang. Namun sesungguhnya seni pewayangan sebagai media ekspresi memiliki tiga bentuk ekspresi, yakni ekspresi yang berakar pada tradisi lisan, tradisi tulis, dan tradisi rupa. Masing-masing bentuk ekspresi seni pewayangan tersebut masih berkembang hingga saat ini.

Seni pewayangan yang berakar pada tradisi lisan adalah seni pertunjukan wayang seperti yang sering kita tonton hingga saat ini. Di dalam bentuk seni pertunjukan ini pun terdapat beragam bentuk, corak dan gaya, yang dapat disebutkan antara lain: wayang kulit purwa, wayang golek, wayang kulit betawi, wayang kancil, wayang krucil, wayang menak, wayang beber, wayang orang, wayang wahyu, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis pertunjukan wayang tersebut menunjukkan perbedaan pada bentuk boneka, bahan yang digunakan untuk boneka, sumber cerita, maupun ciri kedaerahan. Seperti misalnya wayang kulit purwa bentuk bonekanya pipih dua dimensi terbuat dari bahan kulit, sumber cerita mengambil dua epos besar Mahabarata dan Ramayana, berkembang di wilayah Jawa Tengah dan Jawa timur. Kemudian wayang golek Sunda bentuk bonekanya tiga dimensi terbuat dari bahan kayu, sumber cerita dari dua epos besar Mahabarata dan Ramayana, berkembang di wilayah Jawa Barat,  dan
sebagainya.

Seni pewayangan yang berakar pada tradisi tulis adalah berbentuk sastra wayang. Di era Jawa Kuno sastra wayang ini sudah berkembang, biasanya berbentuk kakawin (puisi Jawa Kuno), seperti misalnya karya para empu di Jawa: Kakawin Bharatayudda, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Ramayana, dan sebagainya. Di jaman kerajaan pasca era Jawa Kuno, sastra wayang pun tetap berkembang dan melahirkan banyak tulisan karya para pujangga, seperti Serat Kandha, Serat Pustakaraja Purwa, dan lain sebagai yang jumlahnya ratusan. Kemudian setelah Indonesia merdeka sastra wayang juga tetap berkembang, bahkan tidak sebatas monopoli bahasa Jawa, tetapi banyak yang ditulis ke dalam bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa Inggris, seperti misalnya novel wayang “Hamba Sebut Paduka Ramadewa” oleh Herman Pratikto, “Anak Bajang Menggiring Angin” oleh Sindhunata, “Wisanggeni Sang Buronan” oleh Seno Gumira Ajidarma, “Pertempuran Dua Ksatria Karna-Arjuna” oleh Pitoyo Amrih, dan lain sebagainya.

Kemudian seni pewayangan yang berakar pada tradisi rupa adalah berbentuk lukisan, relief dan patung-patung wayang. Cerita-cerita wayang banyak memberi inspirasi kepada seniman perupa sehingga terlahir banyak karya lukisan, relief dan patung wayang seperti yang sering kita temui di berbagai tempat.

Seni pertunjukan wayang adalah media ekspresi yang didalamnya terdapat beragam unsur seni yang lengkap, yakni: seni sastra, seni musik, seni suara, seni drama, dan seni rupa. Di samping secara struktur pertunjukannya merangkum berbagai unsur seni, dalam kisah yang di bawakannya banyak mengandung nilai-nilai ajaran moralitas, budi pekerti, maupun filsafat yang kesemuanya menawarkan nilai-nilai keluhuran. Maka tidak heran bila seni pertunjukan wayang kemudian diberi label sebagai kesenian yang adi luhung.

Hakekat Dalang

Seni pedalangan pada dasarnya berakar dari tradisi tutur, yakni tradisi penyampaian pesan secara lisan. Menurut hasil penelitian para sarjana, jauh sebelum seni pedalangan terbentuk, sekian puluh abad yang lalu di Jawa terdapat tukang dongeng yang disebut Saman. Fenomena Saman ini muncul ketika orang Jawa belum mengenal tulisan atau tradisi tulis. Tugas seorang Saman adalah mendongeng tentang roh-roh leluhur sebagai bagian dari kegiatan upacara ritual keagamaan. Untuk menggambarkan secara visual roh-roh leluhur tersebut Saman membuat benda yang ketika disinari api memunculkan bayang-bayang. Dari fenomena permainan bayang-bayang inilah diperkirakan sebagai awal mula muncul istilah “wayang” yang berarti bayang-bayang.

Setelah tradisi tulis muncul dan berkembang, mulailah bermunculan pustaka-pustaka hasil karya para pujangga kerajaan yang memperkaya sumber cerita masyarakat. Dalam perkembangannya, di samping Saman, muncul lagi pendongeng yang mengangkat cerita yang bersumber dari pustaka-pustaka karya para pujangga. Pendongeng tersebut disebut sebagai Wiracarita. Baik Saman maupun Wiracarita, di dalam mendongeng melengkapi diri dengan alat bantu peraga yang kemudian disebut sebagai wayang. Entah mulai kapan, lama kelamaan sebutan Saman dan Wiracarita tersebut hilang, pendongeng yang menggunakan alat bantu peraga berupa wayang berganti sebutan sebagai “Dalang”.

Dari ilustrasi singkat di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa hakekat dalang adalah sebagai pendongeng. Ia menyampaikan kisah dengan dibantu dengan alat peraga wayang dan iringan bunyi-bunyian (gamelan) untuk mendukung kisah yang diceritakannya agar menjadi lebih menarik. Dengan maksud untuk meraih perhatian dan antusiasme audien atau penonton terhadap cerita dalang secara lebih besar. Besarnya perhatian dan antusiasme tersebut merupakan pintu bagi masuknya pesan-pesan nilai yang terkandung dalam cerita.

Bila kita kembalikan pada perkembangan seni pertunjukan wayang pada umumnya di masa sekarang, hakekat dalang sebagai pendongeng memang semakin tidak nampak. Posisi unsur cerita atau lakon sebagai panglima dari struktur pertunjukan wayang menjadi terbalik. Eksplorasi atau penggarapan alat peraga (wayang) maupun iringan (gamelan) lebih mendominasi sehingga melemahkan unsur cerita atau lakon yang seharusnya diperkuat oleh kedua unsur tersebut. Seloroh bahwa dalang sekarang tak lebih sekadar sebagai MC, kiranya dimaksudkan untuk mengkritisi memudarnya hakekat peran dalang sebagai pendongeng, Saman, atau Wiracarita. Dalang dinilai tidak lagi memproyeksikan diri sebagai pendongeng namun sebatas sebagai pemegang kendali pertunjukan. Dalang tidak lagi mengidupkan wayang melainkan menghidupkan pertunjukan. Keberadaan panggungan, yakni ruang layar selebar tangan dalang merentang sebagai pusat pertunjukan, menjadi hilang tertelan oleh panggung (stage) yang mejadi ajang aktivitas dalang, pengrawit dan pesinden. Figur wayang yang rata-rata setinggi 40 sampai dengan 90 centimeter menjadi kabur oleh kemilau logam perunggu, rampaknya kostum pengrawit, dan indahnya tata rias pesindhen. Maka kesentosaan sosok Bima, kelicikan Patih Sengkuni, dan kekonyolan Buta Cakil tidak lagi dikenali penonton, yang membekas dibenak mereka adalah kesohoran nama dalang dan pesinden. Malang bagi pengrawit yang secara individu jarang tersebut namanya…

Istilahnya begitu sederhana: pendongeng! Namun membangun kembali keberadaan dalang sebagai pendongeng bukan hal mudah. Tekanan-tekanan dari luar merupakan salah satu faktor yang mempersulit dalang untuk kembali menjadi pendongeng. Faktor tekanan dari luar beraneka ragam dan sangat kompleks. Pesan sponsor, trend tuntutan massa penonton, intervensi penanggap, adalah kendala-kendala kasat mata yang sulit terantisipasi. Budaya materialisme yang makin menguat adalah kendala yang tidak kasat mata namun benar-benar menghantui keimanan para dalang. Dan masih banyak lagi kendala-kendala eksternal lain yang kiranya tak cukup ruang untuk diuraikan dalam forum yang singkat ini.

Kemudian kendala-kendala dari dalam yang berhubungan dengan aspek estetik juga menjadi masalah yang cukup pelik, yang mempersulit dalang untuk dapat kembali menjadi pendongeng. Aspek-aspek: kebahasaan dan aturan-aturan (konvensi) struktur cerita maupun gending merupakan bentuk-bentuk persoalan internal yang sulit diurai dan mempersulit dalang untuk menjadi pendongeng yang komunikatif.

Oleh sebab kompleksitas kendala tersebut di atas maka tidak adil bila usaha agar seni pertunjukan wayang bisa kembali kepada hakekatnya sebagai sumber pencerahan hanya dibebankan di pundak para dalang dan seniman pendukungnya. Sebaliknya fakta persoalan yang dihadapi oleh seni pertunjukan wayang tersebut hendaknya menyadarkan para dalang untuk mau terbuka dan bekerja sama dengan pihak lain sehingga beban tugas yang begitu berat tersebut bisa dikerjakan secara bersama-sama.

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Kamis, 5 Agustus 2004

Semasa mengikuti pendidikan SMEP di Growongan Lor (Yogyakarta), penulis
‘indekost’ di rumah H. Djunaidi di Kauman Jogyakarta untuk 3 tahun lamanya.
Tokoh yang kemudian menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah itu adalah penjahit terkenal di kotanya. Penulis sendiri yang
baru berusia belasan tahun waktu itu, pada pertengahan 1954 hingga
pertengahan 1957, sering kali “menimba ilmu” fiqh dari beliau. Juga cara
hidup beliau yang penuh degan kesederhanaan, di samping penghormatan tulus
kepada para ulama baik dari lingkungan organisasinya, maupun dari Nahdlatul
Ulama (NU), terasa sangat mengesankan bagi penulis pada usia formatif
(pembentukan kepribadian) tersebut. Salah satu ‘kegemaran’ beliau adalah
memperdengarkan rekaman radio dari pagelaran Ketoprak, yang disiarkan Radio
Republik Indonesia (RRI) stasiun Yogyakarta.

Baru-baru ini, saat 2 hari 2 malam penulis mengulangi pengobatan matanya di
sebuah tempat, penulis membawa rekaman pagelaran wayang kulit dengan dalang
Ki Timbul Hadiprayitno, dengan lakon/cerita “Karno Tanding”. Selama masa
pengobatan itu, rekaman pagelaran wayang kulit yang terdiri dari 8 buah
kaset itu “diselesaikan” oleh penulis. Kaset terakhir, penulis dengarkan
dalam cassette player yang ada dalam sistem suara (sound system) mobil.
Terjadi dialog antara diri penulis, sistem nilai yang dianutnya dengan
sistem nilai yang digunakan dalam kisah epic karya seorang sarjana India
itu, yang penulis baca puluhan tahun yang lalu. Segitiga nilai itulah yang
ingin penulis kemukakan dalam artikel ini. Dalam hal ini “perbenturan”
nilai-nilai itu menjadi sangat penting bagi penulis, dan ia ingin “berbagi
rasa” dalam proses tersebut.

Dahulu, seorang santri (penganut ajaran Islam yang taat pada angamanya),
tidak akan “menonton” wayang kulit. Ini dialami KH. Ahmad Mutamakkin (Kajen,
Pati), yang memimpin sebuah tarekat, diadili oleh “Menteri Agama” (Khatib
Anom) cucu/turunan Sunan Kudus, Ja’far Shadiq. Dalam “proses pengadilan” di
jaman Amangkurat IV itu, seperti diceritakan oleh ‘Serat Cebolek’ ditinjau
ulang dan dijadikan disertasi doktor oleh R. Subardi pada Monash University
di Melbourne (Australia), Khatib Anom membela pendirian para ahli fiqh di
paruh kedua abad ke-18 Masehi itu. “Serat Cebolek” itu bercerita tentang
“dialog” dalam proses itu, yang mengemukakan bahwa KH. Mutamakkin (disebut
sebagai Kyai Mutamakkin), yang menurut “versi keratin /penguasa” akhirnya
kalah dan minta ampun.

Dalam versi lain, yaitu Kidung yang beberapa tahun lalu dibacakan dalam
Khaul/peringatan kematian beliau tiap tahun di Kajen, dihadiri oleh sekitar
100.000 orang Kyai Mutamakkin justru memenangkan atas Raja Pakubuwono II
dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam hal ini, Raja tersebut justru
mengikuti Suluk (teks doa-doa) dalam tarekat yang dipimpin Kyai kita itu.
Salah satu ‘tuduhan’ yang diarahkan kepadanya oleh para ahli Fi’qh, adalah
kegemarannya untuk menonton wayang kulit, terutama dengan lakon “Bima Sakti/
Dewa Ruci”, seperi penulis yang telah dua kali mengundang dua orang dalang
(termasuk Ki Entus dari Tegal) untuk mengelar wayang kulit di dekat
rumahnya, di Ciganjur Jakarta-Selatan .

Dalam rekaman “Karno Tanding” itu, dalang mengemukan bagaimana perang
tanding menggunakan jemparing (panah) antara Adipati Karno dan Arjuna. Yang
menarik “versi Jawa” itu mengemukakan, bagaimana Prabu Salya (mertua Adipati
Karno) menghentakan kuda penarik kereta yang dikusirinya, sehingga sang
Adipati Karno yang sudah meluncurkan panah Kuntawijayadanu, terpaksa melihat
dengan mata kepala sendiri bagaimana senjata pusaka itu hanya mengenai
rambut atau mahkota Arjuna, Raja Amarta. Pada saat itu, Raja Krisna dari
negara Dwarwati, menjadi kusir kereta (chariote) yang digunakan Arjuna. Ia
pada saat itu meminta Prabu Arjuna, untuk melepaskan anak panahnya, senjata
pusaka Pasopati. Anak panah mengenai Adipati Karna, dan ia mati seketika.

Buku mengenai tokoh-tokoh Mahabarata yang ditulis orang India itu,
menggambarkan Krisna sebagai “tokoh licik” (master of deceit) yang penuh
dengan tipu daya dalam menghadapi lawan. Dalam rekaman lakon yang
diceritakan Ki Timbul itu, Prabu Krisna adalah seorang tokoh setia yang
“jujur-jujur” saja.

Kalau perbedaan dua versi ini menggambarkan bagaimana obyek dapat di “lihat’
oleh dua pendekatan budaya yang berbeda (dalam hal ini antara India dan
Jawa), maka dapat dimengerti jika penulis artikel ini juga mempunyai
pandangannya sendiri mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di mata penulis,
KPU melakukan kecerobohan dalam persiapan pemilu tahun ini, memihak kepada
peserta tertentu dan melakukan manipulasi penghitungan suara. Di mata orang
lain, KPU adalah “lembaga formal/resmi” yang tidak dapat diganggu gugat.

Hal lain, yang sangat menarik perhatian penulis, adalah “pesan abadi” yang
dibawakan Ki Timbul. Dalang bercerita, Arjuna menolak untuk menjadi
senopati/ panglima perang kaum Pandawa. Ini berarti, ia harus bertempur
sampai mati melawan kakak lain ayah, yaitu Adipati Karno Raja Muda (viceroy)
Awangga, yang menjadi Senopati Agung dari pihak Kurawa. Ada persamaan antara
sikapnya itu dengan ucapan Nabi SAW: “Bukan golongan kita, orang yang tidak
menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua” (Laissa minna mallam
yarham saghiranaa, walaa yuwaqqir kabiirana). Baru setelah ada laporan,
bahwa Adipati Karno mempermalukan dirinya dengan melepas senjata pusaka
berupa anak panah bukan untuk membunuh Wara Srikandi (istri Arjuna),
melainkan hanya untuk membuat terlihat payudaranya, maka Prabu Arjuna pun
langsung meminta diangkat menjadi senopati/ panglima perang kaum Pandawa.

Episode di atas menunjukkan, bahwa kakuatan saja tidak cukup untuk digunakan
menopang sebuah pemerintahan melainkan ada aspek lain yang harus dimiliki
juga, yaitu batas-batas moral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa
moralitas yang kokoh, kekuasaan hanya akan membawa kesulitan dan keboborokan
hidup bersama belaka. Kembali ingatan penulis melayang ke KPU lagi.
Pelanggarannya atas 5 buah Undang-Undang menunjukkan tidak adanya kedaulatan
hukum di negeri kita saat ini. Apalagi dijalankan dengan sikap sangat
arogan/sombong, yang justru”sepi” dari wawasan moral tersebut. Dalam hal
ini, penulis ingat kepada firman Allah Swt “Dan jangan kalian campur adukan
kebenaran dengan kebathilan, serta jangan kalian tutup-tutupi kebenaran,
jika kalian ketahui” (Wa la talbisu al-haqqa bi al-bathil wa taktumu
al-haqqa wa antum ta’lamu).

Demikianlah dua buah pelajaran penting yang penulis ambil dari rekaman
pagelaran wayang dengan dalam Ki Timbul Hadiprajitno tersebut. Yaitu bahwa
setiap masalah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan dan bahwa
moralitas adalah ‘pesan abadi’ yang harus terus menerus diperjuangkan dalam
kehidupan, termasuk kehidupan kita bersama selaku bangsa dan negara. Jika
ini kita lupakan, jadilah kita orang-orang yang hanya bersandar pada
kekuasaan belaka, sedangkan sebenarnya ia hanyalah ‘alat’ untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur menurut pembukaan undang-undang dasar kita
sebagai sebuah proses jangka panjang, yang “dituangkan” dalam perjuangan
menegakkan demokrasi. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

Jakarta, 26 Juli 2004


“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”

Pentas Setu Legen 20 Agustus 2010 menyajikan Tari Kera (Sanggar Puspa Nugraha), Golek Mugi Rahayu (kursus tari Sobokartti) dan wayang kulit “Suryadadari (Ki Reno Wardoyo, siswa kursus pedhalangan Sobokartti). Setu Legen kali ini direkam oleh Cakra Semarang TV dan pada saatnya nanti akan disiarkan.

Tari Kera (Sanggar Puspa Nugraha)

Tari Kera (Sanggar Puspa Nugraha)

Tari Golek Mugi Rahayu

Tari Golek Mugi Rahayu

Ki Reno Wardoyo (kanan) menerima piagam dari D. Soetrisno (Sekretaris Sobokartti)

Ki Reno Wardoyo

Sajian gamelan gadhon oleh Karawitan Sobokartti mengisi Malam Tirakatan Dies Natalis Unika Soegijapranata 4 Agustus 2010, dengan ‘bintang tamu’ Prof. Sumarsam (Wesleyan University, AS) memainkan gender. Gendhing-gendhing yang diperdengarkan antara lain Ladrang Wilujeng dan Ladrang Mugi Rahayu, sebagai harapan agar Unika Soegijapranata selamat dan terus maju.

Berbagai lomba anak-anak akan diadakan warga yang tinggal di lingkungan Sobokartti untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke 65.

Pada 1 Agustus 2010 Wakil Walikota Semarang Hendi Hendrar Prihadi telah mengunjungi Gedung Sobokartti.

Rencananya Walikota Sumarmo juga akan datang, tapi entah mengapa batal.

Spanduk menyambut Walikota dan Wakil Walikota

Pentas Setu Legen 16 Juli 2010 menampilkan dhalang Ki Sartono yang menyajikan lakon “Pandhawa Kumpul” dengan iringan karawitan Sobokartti.

Sebelum pementasan wayang kulit disajikan Tari Payung oleh peserta kursus tari anak-anak Sobokartti, Tari Rantaya Putri Alus oleh peserta kursus tari dewasa Sobokartti  dan Tari Eka Prawira dari Sanggar Puspa Nugraha Semarang.

Juga disajikan fragmen wayang kulit “Kangsa Adu Jago” oleh Muhammad Harel Alzafar (10 tahun) peserta Program Pengenalan Wayang pada Siswa Sekolah Dasar.

Seluruh acara dipandu Hari Kamidi, peserta kursus panatacara Sobokartti.

Semarang & Sekitarnya

08 Juni 2010

Sobokartti Kenalkan Wayang pada Siswa SD

SEMARANG TIMUR-Dalam rangka melestarikan wayang kulit dan meneruskan kepada generasi mendatang, Perkumpulan Seni Budaya dan Gedung Cagar Budaya Sobokartti mengadakan program pengenalan wayang kulit pada Siswa SD kelas 3-kelas 6.

Kegiatan ini akan dimulai, Jumat (18/6), dan berlangsung selama empat bulan. Kegiatan diadakan setiap Jumat sore dari pukul 16.00-18.00 di Gedung Sobokartti, Jl Dr Cipto No 31-33.

Pada program tersebut memperkenalkan cerita wayang yang bersumber pada Ramayana dan Mahabarata serta tokoh-tokoh utamanya. Selain itu juga memberi pengenalan teknik memainkan wayang kulit dengan acuan lakon Kangsa Adu Jago yang berdurasi selama dua jam.

Koordinator Sobokartti, Tjahjono Rahardjo mengatakan, pelatihan tersebut juga akan disesuaikan dengan dunia anak-anak berusia 8-12 tahun.

”Pengenalan tersebut melalui pendekatan partisipatif karena lebih efektif daripada sekadar mengajak anak-anak untuk menonton pertunjukan wayang kulit. Diharapkan, dari kegiatan ini anak-anak mempunyai apresiasi yang lebih baik terhadap wayang kulit,’’ ujarnya. (K16-67)

SUARA MERDEKA CETAK – Sobokartti Kenalkan Wayang pada Siswa SD.

LATAR BELAKANG

Saat ini sering dikeluhkan bahwa generasi muda sudah tidak tertarik kepada wayang kulit.  Wayang kulit selama ini identik dengan generasi lama atau orang tua, kuno, apalagi bahasa pengantarnya bahasa Jawa yang tidak populer lagi di kalangan generasi muda. Di sisi lain, wayang kulit Indonesia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah ditetapkan sebagai “Karya Agung Budaya Lisan dan Takbenda Warisan Manusia” (“Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”). Ini membawa konsekuensi bahwa wayang kulit harus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Tanggungjawab paling besar tentunya berada pada bangsa Indonesia sebagai pemilik wayang.

Berangkat dari kenyataan itu Perkumpulan Seni Budaya dan Gedung Cagar Budaya Sobokartti Semarang merasa terpanggil untuk berupaya memperkenalkan wayang kulit pada siswa sekolah dasar melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dipilih karena lebih efektif daripada sekedar mengajak anak-anak untuk menonton pertunjukan wayang kulit, meski kelemahannya adalah tidak bisa melibatkan anak-anak dalam jumlah besar. Namun, diharapkan anak-anak yang relatif sedikit ini akan mempunyai apresiasi yang lebih baik terhadap wayang kulit, serta pengetahuan mereka tentang wayang kulit akan lebih terinternalisasi dan berkelanjutan.

TUJUAN

Tujuan Program Pengenalan Wayang Kulit pada Siswa SD kelas 3 – kelas 6 ini adalah untuk menumbuhkan apresiasi anak-anak pada wayang kulit sejak usia dini. Sebagai pewaris seni wayang kulit anak-anak ini di masa depan akan mempunyai peran yang sangat penting dalam melestarikan kesenian tersebut.

BENTUK KEGIATAN

Program pengenalan ini dibagi menjadi dua kegiatan pokok:

  1. Pengenalan umum pada cerita wayang yang bersumber pada Ramayana dan Mahabarata serta tokoh-tokoh utamanya.
  2. Pengenalan pada teknik memainkan wayang kulit. Dengan acuan lakon “Kangsa Adu Jago” yang berdurasi sekitar 2 jam serta telah disesuaikan dengan dunia anak-anak berusia 8 tahun sampai 12 tahun, peserta diperkenalkan pada berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang harus dikuasai seorang dhalang.

Pada akhir kegiatan ini tidak diadakan ujian atau penilaian, tapi semua peserta berhak mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah pernah mengikuti kegiatan ini. Selain itu atas kesepakatan di antara peserta sendiri, peserta yang dianggap paling mampu di antara mereka akan menyajikan “Kangsa Adu Jago” pada penonton umum.

PESERTA

Peserta adalah siswa-siswa sekolah dasar atau sederajat yang duduk di kelas 3 sampai kelas 6 (usia sekitar 8 tahun sampai 12 tahun). Ditetapkannya usia minimal 8 tahun karena pada usia tersebut anak-anak sudah mampu membaca dengan baik.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dimulai pada Jumat, 18 Juni 2010 dan berlangsung selama 4 (empat) bulan. Kegiatan diadakan setiap hari Jumat sore antara jam 16.00 sampai 18.00 di Gedung Sobokartti, Jl. Dr Cipto No 31-33, Semarang

BIAYA

Untuk mengikuti program ini masing-masing peserta dikenai biaya Rp.25.000,- per bulan (total Rp. 100.000,- untuk 4 bulan).

INFORMASI/ PENDAFTARAN

D. Soetrisno (081 225 500 166) atau langsung ke Gedung Sobokartti Jalan Dr Cipto 31-33 Semarang.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengenalan telah dimulai pada 18 Juni 2010 diikuti oleh delapan orang anak.


Pendahuluan

Pada 17 Agustus 1918 di Yogyakarta berdiri organisasi Kridha Beksa Wirama (KBW). Peristiwa itu menandai awal proses demokratisasi seni pertunjukkan di kraton Jawa. Pendirian KBW sendiri karena permintaan para pemuda/ pelajar yang tergabung dalam Tri Kara Darma (setelah 1918 berubah menjadi Jong Java) kepada Sultan Hamengkubuwana VII agar mereka boleh mempelajari kesenian kraton.

Ini tidak lepas dari suasana masa itu, ketika bibit nasionalisme mulai tumbuh di kalangan bangsa pribumi. Pemerintah kolonial menjalankan Politik Etis (“Etische Politiek”) yang diantaranya membuka kesempatan sedikit lebih luas bagi masyarakat pribumi untuk menikmati pendidikan modern. Muncul suatu kelompok terpelajar yang sadar dan bangga pada kebudayaan mereka (Furnivall, 1944; Larson, 1990). Di lain pihak, di kalangan orang-orang Belanda penganjur Politik Etis tumbuh minat untuk lebih mengenal dan mempelajari kebudayaan dan seni Jawa.

Hamengkubuwana VII memerintahkan dua tokoh kesenian kraton Yogyakarta, Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Tejakusuma untuk menyelenggarakan pendidikan tari dan musik kraton kepada masyarakat luas melalui KBW. Sultan sendiri memberikan dukungan finansial bagi kegiatan-kegiatan KBW. Sejak itu seni pertunjukkan yang semula hanya berkembang di dalam kraton, seperti tari bedhaya, srimpi, wireng dan wayang wong bisa dipelajari dan dinikmati masyarakat di luar kraton. Bahkan di Surakarta wayang wong mengalami komersialisasi dengan munculnya wayang wong panggung (Soedarsono, 1984).

Volkskunstvereeniging  Sobokartti

Menyusul berdirinya KBW di Yogyakarta, di beberapa kota muncul pula organisasi-organisasi sejenis. Di antaranya adalah Volkskunstvereeniging Sobokartti di Semarang yang diprakarsai antara lain Pangeran Prangwadana (Mangkunagara VII), Dr. Radjiman dan Ir. Thomas Karsten. Tanggal pendirian Sobokartti yang pasti tidak diketahui, tapi dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda September 1929 tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sobokartti, disebutkan Sobokartti telah berdiri sejak 9 Desember 1920.

Tujuan pendirian Sobokartti: “De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van de inheemsche kunst en de verbreiding der waardering voor deze kunst onder alle bevolkingsgroepen en in het bijzonder de Inlandsche bevolking.” (“Perkumpulan ini bertujuan untuk mempromosikan seni asli dan menyebarkan apresiasi seni ini di antara semua bangsa dan terutama pada masyarakat pribumi.”)(Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50).

Kegiatan yang dilakukan antara lain pementasan, kursus, pameran, diskusi dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan itu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan Perkumpulan Sobokartti. Berdirinya Perkumpulan Sobokartti dengan ratusan anggota yang terdiri dari orang Jawa, Belanda dan Tionghoa tidak lepas dari keadaan Kota Semarang ketika itu. Semarang adalah kota pelabuhan yang progresif, dengan kehidupan intelektual yang dinamis dan tempat munculnya gagasan-gagasan dan pemikiran yang maju. Gerakan sosialisme di Hindia Belanda pertama kali muncul di Kota Semarang. Salah satu koran paling progresif dan berpengaruh di Hindia Belanda, De Locomotief, terbit di Semarang. Perencanaan dan pengelolaan kota Semarang (dan khususnya perumahan rakyat) ketika itu juga termasuk yang paling maju di Hindia Belanda (Furnivall, 1944).

Javaansche schouwburg Sobokartti

Pada 1919 Karsten telah membuat model prototipe gedung teater untuk pementasan kesenian Jawa yang telah mengalami proses demokratisasi. Karsten berpendapat bahwa melalui proses yang telah berlangsung sangat lama setting pendhapa tidak bisa dipisahkan dari seni pertunjukan Jawa. Seni pertunjukan Jawa (seperti umumnya seni pertunjukan di Nusantara) tidak mengenal pemisahan yang ketat antara penonton dan pelakon. Selain itu, koregrafi tarian Jawa dirancang untuk dinikmati dari semua penjuru (Brandon,  1967).

Sementara seni pertunjukan Barat justru berusaha menciptakan realitas baru atau dunia lain yang sepenuhnya terpisah dari penonton. Karena itu Karsten berpendapat panggung proscenium yang hanya bisa dinikmati dari satu sisi bukan tempat yang cocok untuk pementasan kesenian Jawa.

Meski demikian, pendhapa konvensional di istana dan rumah para bangsawan juga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Kelemahan paling mendasar pendhapa konvensional sebagai suatu teater adalah karena faktor kenyamanan penonton, sama sekali diabaikan. Di mana penonton hendak duduk atau berdiri dan apakah mereka bisa melihat panggung dengan jelas tidak dipikirkan dalam rancangan pendhapa konvensional . Bagi Karsten ini sama sekali tidak bisa diterima justru ketika “kesenjangan sosial di masyarakat harus semakin dihilangkan” (Jessup, 1985).

Prototipe gedung teater Jawa (javaansche schouwburg) atau teater rakyat (volkstheater) ini diharapkan Karsten bisa menjadi acuan mendirikan gedung pertunjukan di berbagai tempat yang sesuai dengan karakter seni pertunjukan Jawa, sekaligus mengkoreksi kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. Sayang bahwa satu-satunya gedung teater seperti yang diimpikan Karsten itu yang sempat dibangun hanyalah Gedung Sobokartti di Semarang (diresmikan 10 Oktober 1931 (Anomim, 1931). Itupun dengan banyak mengalami penyederhanaan karena keterbatasan dana.

Namun, sebenarnya konsep yang mendasari rancangan Gedung Sobokartti ini masih sangat relevan untuk dipertimbangkan pada masa sekarang. Lebih-lebih ketika kita berteriak-teriak tentang perlunya “nguri-uri kabudayan” tapi dalam kenyataannya di Kota Semarang ini tidak ada tempat pementasan yang betul-betul sesuai dengan karakter seni pertunjukan Jawa dan sekaligus demokratis. Satu-satunya adalah Gedung Sobokartti, yang sayangnya saat ini rawan banjir akibat ketidakmampuan pihak-pihak yang berwenang mengatasi kerusakan lingkungan di Kota Semarang .

Tjahjono Rahardjo

Kepustakaan

Anonim (1931) Opening Javaansche Schouwburg Sabakartti, Karrenweg Semarang, 10 Oct ’31, Semarang: The Koei Liem

Brandon, James R. (1967) Theatre in South East Asia. Harvard: Harvard University Press.

Furnivall, J.S. (1944) Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge: At the University Press

Jessup, Helen (1985) “Dutch Architectural Visions of the Indonesian Tradition”, Muqarnas, Vol. 3, (1985), pp. 138-161

Larson, George D.(1990) Menjelang Revolusi: Kraton dan kehidupan politik di Surakarta 1912-1942, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Soedarsono (1984) Wayang Wong: The state ritual dance drama in the court of Yogyakarta, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1929 – 50